Bidang Infrastruktur dan Ekonomi

(1) Bidang Infrastruktur dan Ekonomi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi perencanaan infrastruktur dan ekonomi.

(2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Ekonomi dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarkan fungsi sebagai berikut:
a. perumusan kebijakan teknis, program dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
b. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
c. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
d. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
e. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi di daerah;
j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kebijakan perencanaan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
f. merumuskan kebijakan teknis, program dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
g. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
h. melaksanakan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
i. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
j. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
l. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
m. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
n. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi Bidang Infrastruktur dan Ekonomi di daerah;
o. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Ekonomi;
p. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Infrastruktur dan Ekonomi; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Media Sosial
RSS
Follow by Email
Facebook
Instagram