KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat membentuk koordinator.

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
(3) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.
(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari Pejabat Adminsitrasi yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditunjuk sub koordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan.
(7) Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap tugas sebagai Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan administrator.
(8) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
(9) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.
(10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok tugas sub substansi dan nomenklatur sub koordinator untuk pelaksanaan tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KELOMPOK TUGAS SUB SUBSTANSI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Bidang Infrastruktur dan Ekonomi terdiri atas:
1. Kelompok Tugas Sub Substansi Infrastruktur, Penataan Ruang dan Komunikasi meliputi menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah, menyusun rancangan RKPD, merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD, merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, kesepakatan DPRD, Pembinaan, kerjasama, evaluasi dan menyusun laporan terkait Infrastruktur, penataan ruang dan komunikasi.
2. Kelompok Tugas Sub Substansi Pertanian dan Perikanan meliputi menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah, menyusun rancangan RKPD, Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD, merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, kesepakatan dengan DPRD, pembinaan, kerjasama, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pertanian dan perikanan.
3. Kelompok Tugas Sub Substansi Ekonomi meliputi menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah, menyusun rancangan RKPD, Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD, merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, kesepakatan dengan DPRD, pembinaan, kerjasama, evaluasi dan penyusunan laporan terkait Ekonomi.

B. Bidang Sosial dan Pemerintahan terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Sosial meliputi menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah, menyusun rancangan RKPD, Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD, merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, kesepakatan dengan DPRD, pembinaan, kerjasama, evaluasi dan penyusunan laporan terkait sosial.
2. Kelompok Tugas Sub Substansi Pemerintahan meliputi menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah, menyusun rancangan RKPD, Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD, merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, kesepakatan dengan DPRD, pembinaan, kerjasama, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pemerintahan.
3. Kelompok Tugas Sub Substansi Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia meliputi menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah, menyusun rancangan RKPD, Merancang pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD, merancang pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, kesepakatan dengan DPRD, pembinaan, kerjasama, evaluasi dan penyusunan laporan terkiat hukum, organisasi dan sumber daya manusia.

C. Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas:

1. Kelompok Tugas Sub Substansi Perencanaan Makro meliputi merancang pelaksanaan perencanaan pembangunan, melakukan valuasi terhadap regulasi Pemerintah Daerah, pembinaan, merancang sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah, kerjasama, evaluasi dan penyusunan laporan terkait perencanaan makro.
2. Kelompok Tugas Sub Substansi Data dan Evaluasi meliputi merancang pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data dan evaluasi, pengendalian, evaluasi alokasi pendanaan, evaluasi dan penyusunan laporan terkait data dan evaluasi.
3. Kelompok Tugas Sub Substansi Pembiayaan Pembangunan meliputi merancang pelaksanaan pemantauan, pengelolaan data dan evaluasi, pengendalian, evaluasi alokasi pendanaan, evaluasi dan penyusunan laporan terkait pembiayaan pembangunan.

Media Sosial
RSS
Follow by Email
Facebook
Instagram