Bidang Sosial dan Pemerintahan

(1) Bidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sosial dan Pemerintahan.

(2) Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarkan fungsi sebagai berikut:
a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
b. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
c. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
d. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
f. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang Sosial dan Pemerintahan;
g. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Bidang Sosial dan Pemerintahan;
h. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi Bidang Sosial dan Pemerintahan di daerah;
i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
j. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan fungsi organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. menyusun rencana kerja kegiatan Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
d. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sosial dan Pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
e. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
f. merumuskan kebijakan teknis, program dan anggaran Bidang Sosial dan Pemerintahan;
g. mengoordinasikan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
h. melaksanakan verifikasi rancangan Renstra perangkat daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
i. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
j. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
l. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial dan Pemerintahan;
m. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
n. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dan Provinsi Bidang Sosial dan Pemerintahan di daerah;
o. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Pemerintahan;
p. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kebijakan perencanaan Bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Media Sosial
RSS
Follow by Email
Facebook
Instagram